DPRD Jambi Soroti Batas Belanja Pegawai dalam UU HKPD, Minta Penyesuaian Bertahap
JAMBI – DPRD Provinsi Jambi menyoroti dampak penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Kebijakan tersebut dinilai perlu disikapi secara hati-hati dengan penyesuaian bertahap agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah. Menurut DPRD, aturan ini berpotensi mempengaruhi struktur anggaran daerah, terutama pada sektor…
