JAMBI – DPRD Provinsi Jambi mendorong pengintegrasian desa wisata dengan pengembangan kawasan konservasi sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata berbasis lingkungan.
Salah satu langkah konkret yang didorong adalah integrasi desa wisata dengan pengembangan pusat informasi konservasi gajah (PIKG) di Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata edukasi yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan, menyebutkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang desa wisata yang telah dibahas dalam rapat paripurna.
“Sejalan dengan pengesahan Raperda tentang desa wisata dalam rapat paripurna baru-baru ini, integrasi itu dinilai sangat layak menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, melalui kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, serta pihak terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), kawasan konservasi gajah dapat dikemas menjadi destinasi unggulan yang memiliki nilai edukasi sekaligus daya tarik wisata.
Ia menilai keberadaan gajah di kawasan Muara Sekalo dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal. Selain menjaga kelestarian satwa, pengembangan ini juga berpotensi membuka peluang usaha baru bagi warga, mulai dari sektor jasa wisata, penginapan, hingga produk UMKM lokal.
Kabupaten Tebo sendiri dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis konservasi, terutama yang berkaitan dengan ekosistem gajah di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
DPRD juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan desa wisata. Akses jalan, fasilitas pendukung, serta promosi yang terintegrasi menjadi faktor penting agar destinasi tersebut mampu berkembang secara berkelanjutan.
Selain itu, penguatan regulasi melalui perda desa wisata dinilai menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum sekaligus arah pengelolaan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan regulasi yang kuat, pengembangan desa wisata diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan.
DPRD berharap integrasi desa wisata dengan kawasan konservasi ini dapat menjadi model pengembangan pariwisata di Jambi, yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, DPRD optimistis sektor pariwisata berbasis desa di Provinsi Jambi akan semakin berkembang dan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.
