Jambi – Wali Kota Jambi, Maulana, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar menjaga etika dan profesionalisme dalam menggunakan media sosial. ASN diminta tidak membuat konten yang bertentangan dengan aturan kepegawaian maupun berpotensi mencoreng citra pemerintah daerah. Selasa 16/Juni/2026.
Penegasan tersebut disampaikan Maulana usai memimpin Apel Peningkatan Disiplin ASN di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi, Senin.
Menurut Maulana, kedisiplinan seorang ASN tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja, tetapi juga tercermin melalui sikap dan perilaku di ruang digital.
“ASN tidak boleh membuat konten yang bertentangan dengan etika,” tegasnya.
Ia secara khusus mengingatkan ASN agar tidak melakukan siaran langsung (live) di media sosial untuk kepentingan pribadi selama jam kerja, terlebih ketika menggunakan pakaian dinas.
Maulana menyebutkan, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap citra pemerintah maupun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat oknum ASN yang tengah menjalani proses sesuai ketentuan akibat terbukti melakukan pelanggaran. Hal tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pegawai agar tidak mengulangi tindakan serupa.
Meski demikian, Maulana tidak melarang ASN menggunakan media sosial. Sebaliknya, ia justru mendorong seluruh pegawai memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan informasi pembangunan, menyosialisasikan program pemerintah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, penyebarluasan informasi yang positif dan bermanfaat merupakan salah satu bentuk kontribusi ASN dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
Selain persoalan etika bermedia sosial, Maulana juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh ASN dalam menyukseskan program prioritas Pemerintah Kota Jambi.
Ia meminta ASN memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap program pembangunan daerah, bukan sekadar menjalankan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
“ASN harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat,” ujarnya.
Maulana menegaskan, dukungan seluruh aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebaliknya, ASN yang tidak menunjukkan komitmen, bahkan melakukan tindakan yang menghambat pelaksanaan program pemerintah, akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja.
Untuk memastikan kedisiplinan dan produktivitas pegawai tetap terjaga, Pemkot Jambi menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi secara berjenjang.
ASN yang menunjukkan kinerja di bawah standar selama tiga bulan berturut-turut akan menjalani evaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui penegasan tersebut, Maulana berharap seluruh ASN Pemkot Jambi mampu menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi dan edukasi pembangunan, bukan justru menjadi ruang yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
