Jambi – Kebijakan efisiensi anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi menuai kritik keras dari Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohd Rendra Ramadhan Usman. Ia menilai kebijakan tersebut justru menyasar kebutuhan paling mendasar tenaga kesehatan (nakes) dan berpotensi membahayakan keselamatan nakes maupun pasien.
Kritik itu disampaikan Rendra secara langsung di hadapan Gubernur Jambi Al Haris saat sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (26/1/2026).
Rendra mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungannya ke RSUD Raden Mattaher, sejumlah tenaga medis mengeluhkan keterbatasan alat pelindung diri (APD) akibat kebijakan efisiensi anggaran, termasuk minimnya ketersediaan handscoon atau sarung tangan medis.
“Saya baru saja dari sana. Bahkan nakes bercerita, handscoon saja terkena efisiensi. Mereka sampai mengambil darah tanpa menggunakan handscoon. Ini sangat berbahaya, baik bagi nakes maupun pasien,” tegas Rendra.
Menurutnya, kebijakan penghematan anggaran seharusnya tidak menyentuh kebutuhan dasar pelayanan kesehatan. Ia menekankan bahwa APD merupakan standar wajib dalam layanan medis yang tidak bisa ditawar.
“Kalau memang rumah sakit melakukan efisiensi, jangan hal-hal yang sifatnya paling basic seperti ini yang dipangkas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rendra mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya sebatas ketersediaan handscoon. Ia khawatir keterbatasan anggaran juga berdampak pada stok obat-obatan serta kebutuhan medis lainnya.
“Saya bukan hanya bicara soal handscoon. Belum lagi soal obat-obatan. Jangan sampai kebijakan efisiensi ini justru membuat citra RSUD Raden Mattaher menjadi buruk,” katanya.
Rendra pun meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran di sektor kesehatan, khususnya di rumah sakit rujukan utama provinsi tersebut, agar tidak mengorbankan keselamatan serta kualitas pelayanan publik.
