JAMBI – Proses penentuan calon Ketua Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) Rayon Tarbiyah UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi tahun 2026 menuai sorotan dari sejumlah peserta forum. Persoalan tersebut mencuat setelah Pengurus Rayon Tarbiyah menggelar rapat persiapan forum pemilihan Ketua MAPABA Rayon Tarbiyah 2026, Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.
Rapat yang berlangsung di sekretariat baru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) tersebut disebut menghasilkan keputusan mengenai mekanisme penentuan calon Ketua MAPABA 2026. Namun, sejumlah peserta mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak melibatkan secara langsung angkatan 2025 dalam pembahasan dan penentuan calon.
Sejumlah peserta menilai, angkatan 2025 semestinya diberikan ruang untuk bermusyawarah dalam menentukan figur yang dianggap layak untuk memimpin MAPABA Rayon Tarbiyah 2026.
Sorotan semakin mengemuka karena mekanisme yang digunakan dalam forum tersebut disebut berupa penunjukan langsung oleh Ketua Rayon beserta struktur kepengurusan. Mekanisme itu dinilai sebagian peserta kurang mencerminkan semangat musyawarah yang selama ini menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi organisasi.
Situasi forum disebut sempat berlangsung tegang ketika Ketua Rayon menyampaikan nama yang akan diproyeksikan sebagai Ketua MAPABA Rayon Tarbiyah 2026. Sebelum nama lengkap disebutkan, Ketua Rayon terlebih dahulu menyampaikan kata “Muhammad” beberapa kali.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan di kalangan peserta bahwa nama yang dimaksud adalah Muhammad Akbar. Sejumlah peserta bahkan terdengar memberikan respons spontan berupa sorakan “WOOO”, yang merupakan panggilan akrab kepada Muhammad Akbar.
Namun, dugaan tersebut ternyata berbeda dengan nama yang kemudian disampaikan secara lengkap, yakni Muhammad Ridho. Penyebutan nama tersebut disebut membuat suasana forum hening karena nama tersebut dinilai tidak banyak diperkirakan sebelumnya sebagai figur yang akan diproyeksikan menjadi Ketua MAPABA Rayon Tarbiyah 2026.
Sejumlah peserta kemudian menyampaikan keberatan terhadap keputusan tersebut. Mereka antara lain Muhammad Akbar, Maulana, Fadhil Husni, Fauzan Daeng, Ibnu Arahab, serta Silvi dari kalangan kader perempuan.
Mereka menilai terdapat persoalan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait keterlibatan angkatan 2025. Menurut mereka, Pengurus Rayon seharusnya membuka ruang musyawarah bersama sebelum menentukan figur yang akan diproyeksikan memimpin MAPABA.
Muhammad Akbar mengatakan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang dipilih, melainkan menyangkut proses dan mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi.
“Seharusnya Rayon bermusyawarah bersama angkatan 2025. Minimal Ketua Rayon turun langsung untuk ikut memusyawarahkan proses pemilihan tersebut,” ujar Muhammad Akbar.
Ia bersama sejumlah kader lainnya berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepengurusan ke depan. Menurutnya, proses kaderisasi dalam organisasi kemahasiswaan harus dibangun melalui musyawarah, keterbukaan, serta penghargaan terhadap aspirasi kader.
“Kita berproses di dalam naungan organisasi yang besar, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi ini memiliki tujuan mulia dalam menciptakan kader-kader penerus bangsa yang nantinya dapat mengabdi kepada negara dan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap mekanisme organisasi diperlukan agar proses kaderisasi berjalan lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai perjuangan organisasi.
Di akhir pernyataannya, Muhammad Akbar menyampaikan semangat perjuangan kader dengan slogan:
“Tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena mundur satu langkah adalah bentuk suatu pengkhianatan.”
“Ilmu dan baktiku berikan, adil dan makmur kuperjuangkan.”
Salam Pergerakan!
Jika Anda ingin, saya juga bisa membuat versi lebih tajam seperti berita media online, dengan judul yang lebih menarik dan 5W+1H yang lebih kuat, tanpa menghilangkan unsur keberimbangan.
