Kecamatan Kumpeh disebut bukan sebagai wilayah tertinggal, melainkan daerah yang memiliki sejarah panjang dan nilai budaya yang kuat di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan oleh M. Wahyudi, S.E., salah satu putra daerah sekaligus anggota Forum Masyarakat Kumpeh.
Menurut Wahyudi, nama “Kumpeh” sendiri memiliki sejarah unik yang berasal dari nama rumput yang tumbuh di tepian Sungai Batanghari. Rumput tersebut memiliki keistimewaan karena tetap dapat tumbuh kembali meski telah ditebas atau dibabat habis. Filosofi itulah yang kemudian dianggap melambangkan semangat masyarakat Kumpeh yang tetap bertahan dan bangkit dalam berbagai kondisi.
“Kalau kita berbicara tentang sejarah, Kecamatan Kumpeh memiliki banyak peninggalan bersejarah dan makam keramat yang menjadi bagian penting dari perjalanan budaya Jambi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah situs sejarah dan makam tokoh penting masih terdapat di kawasan Kumpeh dan sekitarnya. Salah satunya makam Raja Jambi yang dikenal dengan Datuk Rang Kayo Hitam yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Desa Simpang, Kecamatan Berbak. Selain itu terdapat pula situs Putri Selaras Pinang Masak di Desa Pemunduran serta Datuk Pedataran di Desa Sipin Teluk Duren.
Namun di tengah kekayaan sejarah tersebut, Wahyudi menilai Kecamatan Kumpeh masih kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya terkait infrastruktur jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR Provinsi Jambi agar segera melakukan perbaikan ruas jalan yang berada di Desa Gedong Karya, Desa Jebus, dan Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak parah telah menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan hingga perekonomian warga.
“Rusaknya ruas jalan menjadi penghambat bagi anak-anak sekolah, masyarakat yang sakit saat dirujuk ke rumah sakit, hingga petani dan pedagang yang melintas untuk mencari nafkah,” katanya.
Wahyudi menambahkan, selama bertahun-tahun ruas jalan tersebut belum mendapatkan perhatian serius, padahal status jalan itu merupakan jalan lintas Provinsi Jambi.
“Kumpeh ini bukan kecamatan tertinggal. Masyarakat hanya membutuhkan perhatian dan bukti nyata dari pemerintah terhadap infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama warga,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat segera merespons keluhan masyarakat dengan langkah konkret dan percepatan perbaikan jalan demi menunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat Kumpeh.
“Harapan masyarakat sederhana, pemerintah membuka mata melihat kondisi jalan rusak parah ini dan segera melakukan tindakan nyata, bukan hanya janji semata,” tutupnya.
