Oleh : Agus setiyono
( Sek jen PWM Jambi )
Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Konsep pemilu memiliki arti penting dalam mewujudkan prinsip dasar demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Ironisnya, pemilu seringkali menjadi sumber sengketa dan konflik dalam konteks politik.
Pemilu adalah salah satu cara terpenting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan pemimpin serta perwakilan mereka. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka yakini akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Pemilu juga memastikan bahwa pemerintahan tidak hanya melayani kelompok tertentu, tetapi juga melayani seluruh masyarakat.
Meskipun pemilu merupakan mekanisme yang esensial dalam demokrasi, seringkali pemilu juga menjadi sumber konflik dalam dunia politik. Persaingan sengit antara kandidat dan partai politik dapat menghasilkan ketegangan yang tinggi. Terlebih lagi, tuduhan kecurangan, pemalsuan suara, dan pelanggaran aturan pemilu sering muncul selama masa kampanye dan pemungutan suara.
Pemilu sering kali diibaratkan sebagai pertarungan politik. Kandidat bersaing untuk memenangkan suara pemilih, dan dalam proses tersebut, sering kali berlangsung kampanye negatif yang menciptakan polarisasi di antara warga negara. Analogi ini menggambarkan bagaimana pemilu dapat menciptakan ketegangan di masyarakat.
Seringkali, masyarakat tidak puas dengan pelaksanaan pemilu karena mereka menganggap bahwa pemilu tidak sesuai dengan jargon yang sering digembar-gemborkan, yaitu “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” (LUBER JURDIL). Kendala seperti intimidasi pemilih, pemalsuan suara, dan praktik korupsi dapat mengguncang integritas pemilu. Kritik terhadap pemilu sering kali muncul ketika ada ketidakpuasan terhadap transparansi, keadilan, atau hasil pemilihan.
