Oleh: Agus setiyono*
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan momen krusial dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Namun, di tengah ekspektasi akan proses yang transparan dan jujur, terkadang aturan yang mengatur pemilihan tersebut menjadi tidak jelas. Fenomena ini menjadi sorotan, menciptakan sejumlah masalah yang mencakup partisipasi menteri dan staf pemerintahan dalam kontestasi politik.
Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidakjelasan aturan terkait partisipasi menteri dalam pemilihan. Beberapa menteri terlibat langsung sebagai calon presiden atau wakil presiden, menyulut perdebatan seputar konflik kepentingan dan netralitas jabatan mereka. Ketika menteri yang sedang menjabat memutuskan untuk menjadi capres atau cawapres, timbul pertanyaan seputar bagaimana mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan sambil terlibat aktif dalam kampanye politik.
Kontroversi semakin meruncing ketika sejumlah menteri secara terang-terangan mendukung dan menjadi bagian dari tim sukses (timses) calon tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan etika dan keadilan, karena seharusnya menteri bertugas melayani kepentingan publik secara keseluruhan, bukan hanya mendukung satu kubu politik.
Tidak hanya menteri, tetapi staf khusus menteri dan komisaris BUMN juga turut terlibat dalam perdebatan di media sosial. Kontroversi muncul ketika perwakilan pemerintah tersebut terlibat dalam retorika politik yang bisa mempengaruhi pandangan masyarakat. Sosial media, yang seharusnya menjadi wadah interaksi dan informasi, malah menjadi medan pertempuran opini yang memunculkan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat.
Di samping itu, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam aktivitas politik juga menjadi fokus perhatian. Dilarangnya ASN untuk melakukan meski hanya sekedar pose jari atau memberikan isyarat yang dapat diartikan sebagai dukungan politik menciptakan ketegangan di kalangan birokrasi. Meskipun bertujuan untuk memastikan netralitas ASN, aturan ini sering kali menimbulkan kontroversi dan pro dan kontra di kalangan pegawai pemerintahan.
Secara keseluruhan, serba serbi pemilihan presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meninjau dan mengklarifikasi aturan yang mengatur partisipasi aktor-aktor pemerintahan dalam proses politik. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, transparansi, dan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan yang merupakan fondasi utama dari demokrasi yang sehat.
Wallahu a’lam bishawab
*Stafsus Marbot Masjid Taqwa 3 Kota Jambi
