JAMBI – DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025, Selasa (31/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, jajaran pimpinan serta anggota dewan, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jambi.
Dalam forum resmi tersebut, Wakil Wali Kota memaparkan ringkasan LKPJ 2025 yang berisi berbagai capaian pembangunan selama satu tahun terakhir, sekaligus arah kebijakan baru pemerintah dalam memperkuat pembiayaan daerah.
Salah satu hal yang paling menonjol adalah keberhasilan Pemkot Jambi dalam menghimpun tambahan anggaran dari luar APBD. Sepanjang tahun 2025, total dana pembangunan yang berhasil dikumpulkan mencapai lebih dari Rp1,7 triliun.
Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Jambi kini tidak lagi hanya mengandalkan APBD, tetapi juga didorong melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kerja sama internasional dan sektor non-pemerintah.
Dari total dana tersebut, kontribusi terbesar berasal dari APBN dengan nilai mencapai Rp1,525 triliun. Anggaran ini digunakan untuk sejumlah program strategis, seperti pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp250 miliar dan pembebasan lahan Kolam Retensi Telago Kajang Lako sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Jambi.
Selain itu, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi melalui skema Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) mencapai Rp160 miliar, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur prioritas.
Kerja sama internasional juga turut memperkuat pembangunan daerah. Program revitalisasi Sungai Asam yang bekerja sama dengan JICA Jepang memberikan kontribusi sebesar Rp144,9 miliar, khususnya dalam penataan kawasan berbasis lingkungan.
Tak hanya itu, berbagai sumber pendanaan lainnya juga ikut mendukung, seperti program jaringan gas (jargas) senilai Rp105,88 miliar, kontribusi BAZNAS lebih dari Rp12,1 miliar, serta Forum CSR yang menyumbang sekitar Rp15,4 miliar.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), Pemkot Jambi juga menjalin kerja sama pendidikan dengan India dan Singapura dengan nilai sekitar Rp500 juta, sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah.
Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan hasil dari pendekatan baru pemerintah yang lebih terbuka dan adaptif.
“Sekarang kita tidak bisa lagi kerja dengan pola lama. Pemerintah harus aktif, harus jemput peluang. Kita bangun koneksi, kita buka akses, supaya pembangunan di Kota Jambi bisa bergerak lebih cepat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Keterbatasan anggaran itu bukan alasan untuk stagnan. Justru itu jadi pemicu bagi kita untuk lebih kreatif, lebih inovatif, dan memastikan setiap peluang yang ada bisa kita maksimalkan untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, penyampaian LKPJ ini menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh DPRD. Hasil pembahasan LKPJ nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi perbaikan program dan kebijakan di tahun berikutnya.
Dengan capaian tersebut, Pemkot Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memperluas sumber pendanaan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Kota Jambi.
