Pemerintah Menaikkan Harga BBM, Din Syamsuddin: Rezim Tidak Pro-Rakyat

Foto: Prof. Din Syamsuddin

IDEAA.ID – Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM (Pertalite, Solar, dan Pertamax), mulai Sabtu (3/9/2022), merupakan kebijakan yang tidak bijak. Bahkan dapat dikatakan kebijakan yang membajak hak rakyat.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 20210-2015 Prof M Din Syamsuddin, dalam keterangan tertulis yang diterima PWMU.CO, Sabtu (3/9/2022) sore.

Menurtu dia, sudah dapat dipastikan kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok. Jika ini terjadi maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit utk bangkit pasca pandemi sebagaiman yang sering didengung-dengungkan dalam rangka G-20 (Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit bersama, Bangkit Lebih Kuat).

Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara nyata bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak prorakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat.

“Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam itu berarti setuju. Sebagian besar rakyat diam karena sudah apatis dan kehilangan harapan apalagi jika bangkit melawan dengan demonstrasi akan dihadapi secara represif a tau dengan kekerasan oleh aparat keamanan sehingga menimbulkan korban luka-luka bahkan mati,” katanya.

Ada Solusi Arif
Sebenarnya kalau Pemerintah bersimpati dan peduli terhadap rakyat, Pemerintah dapat menempuh cara-cara cerdas, seperti dengan menghentikan pembangunan infrastruktur yang memakan biaya tinggi tapi akhirnya banyak yang terbengkalai.

“Bahkan kalau Presiden arif-bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun ibu kota baru yang memerlukan dana besar. Juga, krisis yang dihadapi bangsa dan negara terakhir ini harus dapat diatasi dengan membasmi korupsi secara serius,” ujarnya.

Din mengatakan, betapa banyak uang negara atau buang rakyat yang dirampas oleh para penjahat, termasuk pejabat yang banyak disebut memanfaatkan jabatannya untuk menjarah aset negara, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

“Itu semua adalah bentuk kezaliman yang nyata,” ujarnya

Sehubungan dengan itu, Din Syamsuddin mengimbau kepada rakyat untuk bersabar. Bagi rakyat seperti mahasiswa dan buruh—yang saya dengar akan berunjuk rasa—tentu itu adalah hak sebagai warga negara, dan penyambung aspirasi rakyat. Menurut dia seyogyanya aspirasi itu didengar dan diperhatikan oleh Pemerintah dan para wakil rakyat.

Bagi mereka yang pesimis aspirasi rakyat akan didengar dan diperhatikan oleh mereka yang berwajib dan berwenang, tersisa cara ampuh: Berdoalah ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Mendengar.

“Doa kaum yang dizalimi tak berjarak dengan Allah SWT. Doakan kebenaran akan tiba dan kebatilan akan sirna. Doakan keadilan akan datang dan kezaliman akan tumbang. (*)

Editor Mohammad Nurfatoni

*Silakan Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *