Jambi-Setelah libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah, DPRD Provinsi Jambi kembali menggelar rapat paripurna. Agenda utamanya adalah mendengarkan penjelasan Gubernur Jambi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, terlihat gambaran umum kinerja daerah. Secara makro, kondisi ekonomi dinilai cukup baik. Pertumbuhan ekonomi masih stabil, dan angka kemiskinan juga mengalami penurunan.
Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target. Dari target Rp4,4 triliun, realisasinya sekitar Rp4,1 triliun. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp300 miliar.
“Secara umum kita melihat kinerja makro cukup baik. Tapi memang ada catatan penting di PAD yang belum tercapai,” ujar Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah.
Bagi DPRD, masalah PAD ini penting karena berkaitan dengan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini juga menjadi ukuran kemandirian keuangan daerah.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menjelaskan bahwa LKPJ yang disampaikan adalah kewajiban pemerintah daerah. Laporan ini juga menjadi bentuk keterbukaan kepada publik melalui DPRD.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap menerima masukan dan evaluasi dari DPRD.
Melalui rapat LKPJ ini, diharapkan ada perbaikan ke depan. Pemerintah menyampaikan hasil kerja, sementara DPRD memberikan penilaian dan saran untuk pembangunan yang lebih baik.
