IDEAA.ID, Kota Jambi – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa konflik yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah mengenai lahan.
Hal ini berdasarkan rekapitulasi pemetaan potensi konflik yang dilakukan oleh Pansus (Panitia Khusus) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Penyebab terjadinya konflik lahan di wilayah Prov. Jambi, karena banyaknya perusahaan yang ingin membuka lahan tidak menggunakan perizinan HGU (Hak Guna Usaha) yang berisikan pernyataan yaitu, apabila ingin membuka lahan tersebut harus tidak ada konflik didalamnya, serta 20 % lahan diberikan untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu. Izin HGU harus diperpanjang oleh suatu perusahaan antara 20 – 30 tahun sekali “ ujar Kepala Sie Penanganan Konflik Kesbangpol, Fiet Haryadi (25/11).
Upaya yang dilakukan, yaitu membuat peta potensi konflik yang akan terjadi di berbagai wilayah di Prov. Jambi, mengadakan pertemuan atau mediasi antara pihak yang berkonflik, dan membentuk tim khusus untuk menangani konflik sosial yang ada di Prov. Jambi.
Namun, kendala yang dihadapi oleh Kesbangpol sendiri adalah masih banyaknya perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang telah di tetapkan oleh Peraturan Undangan – Undang RI.(mlv)
