Muhammadiyah ini memang unik. Usianya sudah lebih dari satu abad—113 tahun. Kalau manusia, umur segitu biasanya sudah dipanggil “eyang”, jalannya pelan, sedikit bungkuk, dan kalau bicara kadang diulang dua kali. Tapi Muhammadiyah? Masih lincah. Masih produktif. Masih bisa mendirikan universitas, rumah sakit, sekolah, pondok pesantren, bahkan aktif di panggung wacana nasional lewat para Buya yang omongannya sering membuat netizen refleksi iman dan akal sehat.
Yang lebih ajaib lagi, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat terkaya di Indonesia. Asetnya? Ratusan triliun. Angka yang kalau dijadikan es teh mungkin cukup mendinginkan suhu politik se-Indonesia. Dengan aset sebesar itu, sangat mungkin muncul perebutan kekuasaan. Di banyak organisasi, jumlah uang segitu biasanya sudah cukup membuat kursi rapat melayang seperti frisbee. Tapi Muhammadiyah? Adem. Damai. Tenang. Nyaris seperti rapat RT yang hanya membahas perbaikan selokan.
Setiap Muktamar, suasananya bukan “perang bintang” atau adu slogan. Yang terlihat justru tradisi unik yang membuat orang luar geleng-geleng: tradisi saling menolak jabatan. Betulan. Saling dorong. Saling lempar frasa “sampeyan saja.” Mirip rebutan jadi imam shalat ketika tidak ada jadwalnya:
“Monggo, njenengan.”
“Ndak usah, jenengan mawon.”
“Wis, sampeyan wae.”
“Aduh, jangan saya, tolong yang lain!”
Kalau perlu, panitia harus mengambil langkah “pemaksaan halus”.
Salah satu kisah paling fenomenal terjadi pada Muktamar ke-32 di Purwokerto. Setelah sembilan formatur terpilih, semuanya… menolak menjadi ketua umum. Ya, semuanya! Bahkan mungkin malaikat pencatat amal ikut menghela napas panjang.
Akhirnya, para formatur bermusyawarah dan muncul ide kreatif: naturalisasi ketua. Mereka berangkat ke Minangkabau meminang RA Sutan untuk menjadi Ketua Umum sekaligus hijrah ke Yogyakarta. Di organisasi lain, “dipinang jadi ketua” adalah puncak karier. Di Muhammadiyah? Rasanya seperti dipanggil guru BP: “Nak, kamu kami pilih jadi ketua. Ini bukan hadiah, ini PR.”
Lalu pertanyaannya: kenapa bisa sedingin ini proses suksesi KETUM Muhammadiyah?
1. Dari awal bukan organisasi rebutan jabatan
Muhammadiyah didirikan sebagai gerakan dakwah. Kader sejak kecil ditanamkan bahwa jabatan itu amanah, bukan privilege. Maka ketika seseorang dipilih, yang dia rasakan bukan “wah, naik level”, tapi “wah, habis ini mungkin tidur saya berkurang.”
2. Sistem pemilihannya damai: formatur, bukan perang baliho
Tidak ada kampanye visi-misi, tidak ada jargon “Muhammadiyah akan bangkit bersama saya”. Muhammadiyah tak perlu dibangkitkan—ia sudah bangkit sejak 1912.
Formatur dipilih, lalu merekalah yang bermusyawarah menentukan ketua umum. Hening, elegan, dewasa.
3. Aset besar tapi tidak bisa dipegang satu orang
AUM—Amal Usaha Muhammadiyah—dikelola kolektif, rapi, dan ketat. Ketua umum tidak bisa tiba-tiba menjual rumah sakit untuk membeli jet pribadi. Jadi jabatan tak menawarkan harta karun, hanya tambahan beban.
4. Kaderisasi panjang dan natural
Mereka yang naik ke pusat biasanya sudah kenyang pengalaman, terbiasa kerja kolektif, dan rendah hati. Tidak ada tokoh yang ingin jadi pusat perhatian. Yang terlalu dominan pun biasanya “diringankan” lewat candaan khas internal.
5. DNA ketertiban
Muhammadiyah tidak suka keributan. Forum besar mereka sering diplesetkan seperti rapat dosen—tenang, sopan, metodologis. Bahkan ketika debat, volumenya tetap halus seperti seminar penelitian.
6. Nilai moral Ahmad Dahlan: memimpin itu beban
Sejak awal, Muhammadiyah diselimuti satu prinsip mendasar:
memimpin itu taklīf, bukan tasyrīf.
Tanggung jawab, bukan kehormatan.
Karena itulah, suksesi KETUM Muhammadiyah selalu terasa sejuk—dingin seperti AC masjid kampus. Tenang, jernih, tanpa drama. Di era politik yang penuh hiruk pikuk, Muhammadiyah hadir sebagai teladan bahwa kekuasaan bisa dijalankan tanpa rebutan, intrik, dan ambisi berlebihan.
Semoga tradisi mulia ini tetap terjaga hingga generasi mendatang.
Aamiin.
